Pedoman Pendirian SD, SMP, SMA dan SMK

Betapa pentingnya keberadaan sebuah sekolah di sebuah wilayah. Karena sekolah adalah tempat anak manusia belajar banyak hal. Tak heran jika ada sebuah wilayah dengan penduduk banyak namun tak memiliki sekolah, biasanya muncul gejolak.

Sebenarnya sebarap sulitkah mendirikan sebuah sekolah itu? Baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK baru, semuanya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan baik Pendirian SD, SMP, SMA Dan SMK Baru diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, meliputi:

Hasil Studi Kelayakan

Isi pendidikan.
Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Sarana dan prasarana pendidikan.
Pembiayaan pendidikan.
Sistem evaluasi dan sertifikasi.
Manajemen dan proses pendidikan.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:

Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis.
Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya.
Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.
Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis.
Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada.
Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara. Selain itu, Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan

Khusus pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi:

Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya.
Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu.
Adanya potensi lapangan kerja.
Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut.
Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Untuk pendirian SMK pada bidang keahlian tertentu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selain memenuhi persyaratan di atas juga harus memenuhi persyaratan – yang ditetapkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan SMK

Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

Pada Pasal 9 diatur Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, sebagai berikut:

Izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh bupati/walikota.
Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh bupati/walikota.
Izin pendirian SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB diberikan oleh gubernur.
Izin pendirian sekolah Indonesia di luar negeri diberikan oleh Menteri.
Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia diberikan oleh Menteri.
Izin penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus diberikan oleh bupati / walikota.

Adapun Tatacara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaiman dijelaskan pada pasal 10, ssebagai berikut:

Dinas pendidikan kabupaten/kota mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi.
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi sebagai berikut:

Dinas pendidikan provinsi mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi.
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Adapun Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut.

Badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada bupati/walikota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan.
Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas kabupaten/kota;
Kepala dinas kabupaten/kota paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan; dan
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Tata cara pemberian izin SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut:

Badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada gubernur melalui dinas pendidikan provinsi dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
Kepala dinas pendidikan provinsi menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah usul pendirian satuan pendidikan;
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala dinas provinsi;
Kepala dinas propinsi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam butir a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan.
Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi. ***